Berita

Menjelang Pemilu 2024: Waspadai Serangan Fajar, Kejahatan Politik Uang yang Mengintai

Praktik Ilegal

Serangan fajar, sebuah istilah yang tak asing lagi dalam perhelatan demokrasi Indonesia. Praktik politik uang ini bagaikan hantu yang selalu muncul menjelang hari pemungutan suara, menghantui integritas dan kemurnian pemilu.

Serangan fajar merujuk pada tindakan memberikan uang atau barang tertentu kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan simpati dan suara mereka. Praktik ini jelas merupakan pelanggaran hukum dan merusak demokrasi, karena mencederai hak rakyat untuk memilih dengan bebas dan tanpa paksaan.

Modus Operandi Serangan Fajar:

Serangan fajar dapat dilakukan dengan berbagai modus, antara lain:

Memberikan uang tunai secara langsung kepada masyarakat.
Menyebarkan sembako, seperti beras, minyak, gula, dan lain-lain.
Memberikan pakaian atau barang kebutuhan lainnya.
Menawarkan voucher pulsa atau paket data internet.
Menjanjikan imbalan tertentu jika memilih kandidat tertentu.

Sanksi Hukum bagi Pelaku Serangan Fajar

Serangan fajar merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelaku serangan fajar dapat dipidana dengan penjara maksimal 4 tahun dan denda paling banyak Rp 400 juta.

Mencegah Serangan Fajar:

Mencegah serangan fajar membutuhkan upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk:

Masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan menolak segala bentuk politik uang. Laporkan ke Bawaslu jika menemukan praktik serangan fajar.
Peserta pemilu: Patuhi aturan dan berkomitmen untuk tidak melakukan politik uang.
Bawaslu: Melakukan pengawasan dan penindakan tegas terhadap pelanggaran politik uang.
KPU: Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya politik uang.

Mari bersama-sama menjaga demokrasi Indonesia dengan menolak dan melaporkan segala bentuk serangan fajar. Laporkan ke Bawaslu jika Anda menemukan praktik ini.

Video fakta serangan fajar yang terjadi di Tangerang Selatan: